Menurut Misbakhun, durasi 50 tahun ini bertujuan untuk menciptakan "predictability" atau prediktabilitas. Dalam dunia keuangan internasional, ketidakpastian adalah musuh utama. Investor besar, seperti dana pensiun global atau sovereign wealth funds, bekerja dengan proyeksi jangka sangat panjang. Mereka membutuhkan kepastian bahwa biaya pajak yang mereka keluarkan hari ini akan tetap sama hingga puluhan tahun mendatang.
Dengan memberikan jangka waktu 50 tahun, Indonesia secara tidak langsung sedang membangun kepercayaan (trust). Investor tidak perlu khawatir akan adanya perubahan kebijakan fiskal mendadak dari rezim pemerintahan yang berganti setiap lima tahun sekali. Hal ini akan mendorong mereka untuk melakukan investasi yang bersifat struktural dan jangka panjang, bukan sekadar modal panas (hot money) yang bisa ditarik sewaktu-waktu.
Perbandingan dengan Hub Keuangan Global Lainnya
Untuk memahami seberapa agresif rencana PFII ini, kita perlu melihat bagaimana para pesaing Indonesia di kawasan regional mengelola pajak mereka. Singapura, sebagai pemimpin pasar di Asia Tenggara, memang memiliki sistem pajak yang efisien dan kompetitif. Namun, tarif pajak korporasi mereka masih berada di kisaran tertentu.
Jika Indonesia berani menawarkan 0 persen pajak selama 50 tahun, maka Indonesia secara teknis sedang melakukan "disrupsi" terhadap peta persaingan pusat keuangan di Asia. Berikut adalah beberapa perbandingannya:
Singapura
Singapura unggul dalam hal stabilitas politik, kemudahan berbisnis, dan regulasi yang sangat matang. Namun, mereka tetap menerapkan pajak korporasi yang wajar untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik mereka. Singapura bukan lagi tentang "pajak nol", melainkan tentang "efisiensi dan keamanan".
Dubai (UEA)
Dubai telah lama sukses dengan zona-zona bebas pajaknya (Free Zones) yang menawarkan insentif pajak sangat rendah. Namun, Dubai seringkali bersifat sektoral. PFII di Indonesia direncanakan untuk menjadi sebuah ekosistem finansial yang lebih menyeluruh dan terintegrasi dengan kekuatan ekonomi domestik Indonesia yang sangat besar.
Indonesia (Rencana PFII)
Indonesia memiliki keunggulan unik: pasar domestik yang raksasa. Dengan adanya PFII, lembaga keuangan global tidak hanya akan datang untuk mencari keuntungan dari selisih tarif pajak, tetapi juga untuk mengakses pasar konsumen Indonesia yang terus tumbuh. Inilah yang menjadi "magnet" tambahan yang tidak dimiliki oleh Singapura atau Dubai.
Dampak Ekonomi: Antara Pertumbuhan dan Kehilangan Potensi Pendapatan
Tentu saja, kebijakan ini tidak lepas dari perdebatan. Para pakar ekonomi terbelah dalam melihat potensi keuntungan dan risiko dari skema PFII ini. Di satu sisi, potensi pertumbuhan ekonominya sangat masif, namun di sisi lain, terdapat risiko penurunan penerimaan negara dari sektor pajak.
Potensi Dampak Positif:
Inflow Modal Asing: Masuknya dana dalam jumlah besar akan memperkuat cadangan devisa negara dan menstabilkan nilai tukar Rupiah.
Penciptaan Lapangan Kerja: Operasional pusat keuangan internasional akan membutuhkan ribuan tenaga kerja ahli di bidang keuangan, teknologi informasi, hukum, hingga manajemen risiko.
