Selain peralihan hak, Nusron juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam agenda pengukuran tanah. Pengukuran adalah pondasi awal dari seluruh proses administrasi pertanahan. Jika terjadi penundaan pada tahap pengukuran, maka akan terjadi efek domino yang menghambat penerbitan sertifikat dan proses legalitas lainnya.
Menjaga Soliditas Pegawai di Tengah Badai Investigasi
Menghadapi situasi yang penuh tantangan ini, Nusron menyerukan kepada seluruh jajaran pegawai ATR/BPN di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga soliditas. Ia menyadari bahwa isu korupsi dapat menciptakan ketidaknyamanan psikologis bagi pegawai yang bekerja dengan jujur dan berintegritas.
Namun, ia mengingatkan bahwa profesionalisme harus berada di atas segalanya. Soliditas yang dimaksud bukan berarti menutupi kesalahan oknum, melainkan menjaga agar ritme kerja organisasi tetap stabil dan tidak goyah oleh isu-isu yang berkembang. Pegawai diminta untuk tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing tanpa terdistraksi oleh proses hukum yang sedang berjalan.
Berikut adalah beberapa poin penting yang ditekankan untuk menjaga stabilitas layanan:
Profesionalisme Tanpa Kompromi: Pegawai harus menjalankan tugas sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
Transparansi Layanan: Masyarakat harus tetap mendapatkan akses informasi yang jelas mengenai status pengurusan tanah mereka.
Ketepatan Jadwal: Pengukuran tanah dan proses administrasi lainnya harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Integritas Individu: Menjaga diri dari praktik-praktik menyimpang yang dapat memperburuk citra institusi di mata publik.
