Respons DJP: Mengutamakan Verifikasi dan Kepastian Hukum
Menanggapi tekanan dari sektor industri tersebut, Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa DJP memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara benar-benar merupakan hak wajib pajak yang sah. Proses restitusi melibatkan mekanisme pemeriksaan yang bertujuan untuk memvalidasi kebenaran data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
Bimo menekankan bahwa SOP yang ada saat ini dirancang untuk memitigasi risiko terjadinya kesalahan bayar atau bahkan praktik kecurangan (fraud) yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, verifikasi faktual terhadap dokumen dan kondisi lapangan menjadi tahapan yang wajib dilalui.
Mengapa Proses Restitusi Tidak Bisa Instan?
Ada beberapa alasan teknis mengapa proses restitusi memerlukan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan, sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian pengusaha:
Pemeriksaan Bukti Pendukung: Petugas pajak harus mencocokkan data yang diajukan dengan data pihak ketiga serta bukti transaksi yang sah guna memastikan tidak ada manipulasi.
Mitigasi Risiko Fraud: Mengingat potensi kerugian negara yang besar melalui modus restitusi fiktif, DJP menerapkan pengawasan berlapis.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Setiap langkah yang diambil oleh fiskus (petugas pajak) harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan sengketa pajak di kemudian hari.
Sinkronisasi Data: Proses integrasi data antar instansi terkadang memerlukan waktu untuk memastikan validitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
Bimo Wijayanto menambahkan bahwa meskipun prosedur harus diikuti secara ketat, DJP terus berupaya melakukan perbaikan layanan melalui digitalisasi sistem perpajakan. Transformasi ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang tidak perlu tanpa harus mengorbankan prinsip kehati-hatian.
