Prabowo Ingin Dongkrak Anggaran Mitigasi Bencana, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tunggu Usulan Matang BNPB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan sektor mitigasi bencana. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyampaikan keinginan untuk meningkatkan alokasi anggaran guna menangani potensi bencana yang kerap menghantui wilayah Indonesia. Namun, langkah ini mendapat catatan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menekankan pentingnya akurasi data teknis sebelum realisasi anggaran dilakukan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah pada prinsipnya mendukung rencana Presiden untuk memberikan perhatian lebih pada aspek pencegahan dan penanggulangan bencana. Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus didasarkan pada perhitungan yang presisi, terukur, dan memiliki urgensi yang jelas.
Sikap Menkeu: Tunggu Hitungan Teknis dari BNPB
Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak bisa memberikan angka secara serta-merta tanpa adanya kajian mendalam dari lembaga teknis terkait, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, BNPB adalah pihak yang paling memahami kebutuhan riil di lapangan, mulai dari pengadaan alat peringatan dini (early warning system), pembangunan infrastruktur mitigasi, hingga penguatan kapasitas personel di daerah rawan.
"Rencana Presiden sangat baik dan visioner. Kita semua tahu Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap bencana. Namun, sebagai pengelola fiskal, kami harus memastikan bahwa tambahan anggaran ini tepat sasaran. Kami saat ini sedang menunggu usulan dan hitungan detail dari BNPB terkait berapa kebutuhan riil untuk penguatan mitigasi ke depan," ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta.
Purbaya menambahkan bahwa proses pengajuan anggaran ini akan melalui mekanisme yang ketat. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar prinsip efisiensi dan efektivitas tetap terjaga, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN benar-benar memberikan dampak nyata dalam mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat bencana.
Mengapa Mitigasi Harus Menjadi Prioritas Utama?
Langkah Presiden Prabowo untuk mengalihkan atau menambah fokus pada anggaran mitigasi dinilai sebagai strategi jangka panjang yang cerdas. Selama ini, pola penanganan bencana di Indonesia seringkali lebih berat pada aspek respons pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) dibandingkan aspek pencegahan (mitigasi). Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk penanganan pascabencana cenderung jauh lebih besar daripada biaya mitigasi.
Beberapa alasan mengapa peningkatan anggaran mitigasi menjadi sangat krusial antara lain:
Kondisi Geografis Indonesia: Terletak di wilayah Ring of Fire membuat Indonesia sangat rawan terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
Perubahan Iklim: Anomali cuaca yang menyebabkan banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan ekstrem memerlukan sistem deteksi yang lebih canggih.
Efisiensi Anggaran: Investasi pada infrastruktur mitigasi dapat mencegah kerugian ekonomi triliunan rupiah yang biasanya terjadi setiap kali bencana besar melanda.
Perlindungan Nyawa: Fokus utama dari mitigasi adalah meminimalisir jumlah korban jiwa melalui sistem peringatan dini yang lebih responsif.
Tantangan dalam Pengalokasian Anggaran Mitigasi
Meskipun urgensinya sangat tinggi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga mengisyaratkan adanya tantangan dalam merealisasikan rencana ini. Tantangan utama terletak pada bagaimana menyinkronkan kebutuhan teknis BNPB dengan kapasitas fiskal negara. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak untuk mitigasi bencana dengan program prioritas lainnya seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, ketahanan pangan, dan program sosial.
Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian serius. Purbaya menekankan bahwa peningkatan anggaran harus dibarengi dengan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi. Jangan sampai anggaran yang telah dinaikkan justru tidak terserap secara optimal atau tidak efektif dalam mengurangi tingkat risiko bencana di daerah-daerah rentan.
BNPB sendiri diharapkan dapat segera menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif. Dokumen tersebut tidak hanya berisi daftar kebutuhan barang atau alat, tetapi juga peta jalan (roadmap) strategis mengenai wilayah mana yang menjadi prioritas utama, teknologi apa yang dibutuhkan, serta bagaimana skema koordinasi dengan pemerintah daerah dapat diperkuat.
Harapan Terhadap Penguatan Sektor Penanggulangan Bencana
Para pengamat ekonomi dan kebencanaan menyambut baik arah kebijakan Presiden Prabowo. Mereka menilai bahwa penguatan mitigasi bencana adalah bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa. Namun, mereka juga mengingatkan agar perencanaan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik atau pembangunan infrastruktur semata.
Penguatan mitigasi juga harus menyentuh aspek non-fisik, seperti:
Edukasi Masyarakat: Sosialisasi mengenai prosedur evakuasi mandiri agar masyarakat tidak panik saat bencana terjadi.
Penguatan Data: Pemanfaatan teknologi Big Data dan AI untuk memprediksi potensi bencana dengan lebih akurat.
Koordinasi Antarlembaga: Memastikan sinergi yang kuat antara BNPB, BMKG, PVMBG, dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Kesiapan Logistik: Memastikan stok logistik darurat tersedia di titik-titik strategis sebelum bencana melanda.
Dengan adanya dukungan politis dari Presiden Prabowo dan pengawasan fiskal yang ketat dari Kementerian Keuangan, diharapkan Indonesia dapat bertransformasi dari negara yang "reaktif" terhadap bencana menjadi negara yang "resilien" atau tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam.
Kesimpulan
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan anggaran mitigasi bencana merupakan langkah strategis yang sangat krusial bagi keamanan nasional Indonesia. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan catatan penting bahwa kenaikan tersebut harus berbasis pada data teknis yang akurat dari BNPB demi menjaga kesehatan APBN. Fokus pada mitigasi dibandingkan sekadar penanganan pascabencana diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan kerugian jiwa dan ekonomi akibat bencana alam di masa depan.
