Adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara secara finansial.
Pentingnya Implementasi Good Corporate Governance (GCG)
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa transformasi BUMN harus berlandaskan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Menurutnya, profesionalisme adalah harga mati bagi setiap individu yang menduduki posisi strategis di perusahaan pelat merah.
Dalam pandangan Presiden, BUMN harus mampu menyeimbangkan dua fungsi utama: sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang melayani kepentingan publik, dan sebagai entitas bisnis yang harus mencetak laba (*profit oriented*) agar tidak terus-menerus menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Apabila BUMN hanya mengejar profit tanpa mempedulikan fungsi sosial, mereka akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Sebaliknya, jika hanya menjalankan fungsi sosial tanpa perhitungan bisnis yang sehat, mereka akan mengalami kerugian yang pada akhirnya harus ditutup oleh pajak dari rakyat. Ketidakseimbangan inilah yang ingin diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo.
Dampak Kerugian Negara Akibat Ketidakprofesionalan
Presiden juga mengingatkan bahwa setiap ketidakefisienan yang terjadi di tubuh BUMN memiliki dampak domino yang sangat besar bagi ekonomi nasional. Ketika sebuah BUMN mengalami kerugian akibat manajemen yang buruk atau keputusan yang ceroboh, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas fiskal negara.
Beberapa risiko besar yang disoroti Presiden antara lain:
Beban Utang Negara: Banyak BUMN yang memiliki ekspansi besar namun dibarengi dengan rasio utang yang tinggi, yang jika tidak dikelola dengan profesional, akan mengancam kesehatan ekonomi nasional.
Ketidakpastian Layanan Publik: BUMN di sektor vital seperti energi, transportasi, dan pangan yang bekerja tidak efektif dapat menyebabkan kelangkaan barang atau kenaikan harga yang mencekik masyarakat.
