```html
Sentil Kinerja BUMN, Presiden Prabowo Tegaskan Perusahaan Negara Tidak Boleh Bekerja Seenaknya
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan tegas terkait arah kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di masa pemerintahannya. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Prabowo menyoroti adanya praktik kerja di sejumlah perusahaan negara yang dinilai kurang bertanggung jawab dan cenderung bekerja tanpa mengikuti standar profesionalisme yang ketat.
Presiden menekankan bahwa BUMN bukan sekadar entitas bisnis biasa, melainkan alat negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ia memberikan peringatan keras agar jajaran direksi dan manajemen BUMN tidak bekerja "seenaknya" atau mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam menjalankan operasional perusahaan.
Kritik Tajam terhadap Pola Kerja Tanpa Akuntabilitas
Pernyataan Presiden Prabowo ini muncul sebagai respons atas evaluasi mendalam terhadap kinerja beberapa sektor BUMN yang selama ini dianggap belum optimal dalam memberikan kontribusi maksimal bagi kas negara maupun pelayanan publik. Menurutnya, pola kerja yang tidak terukur dan tidak transparan harus segera dihentikan.
"BUMN itu adalah milik rakyat, dikelola dengan uang rakyat. Maka, cara kerjanya pun harus mencerminkan tanggung jawab kepada rakyat. Kita tidak bisa membiarkan adanya praktik di mana perusahaan negara bekerja seenaknya, tanpa target yang jelas, dan tanpa pertanggungjawaban yang transparan," ujar Presiden dalam sebuah pertemuan strategis.
Presiden menggarisbawahi bahwa istilah "bekerja seenaknya" merujuk pada beberapa fenomena negatif, di antaranya:
Pengambilan keputusan yang tidak berbasis pada data dan analisis risiko yang matang.
Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset negara.
Pola manajemen yang cenderung birokratis namun tidak efisien secara bisnis.
Adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara secara finansial.
Pentingnya Implementasi Good Corporate Governance (GCG)
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa transformasi BUMN harus berlandaskan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Menurutnya, profesionalisme adalah harga mati bagi setiap individu yang menduduki posisi strategis di perusahaan pelat merah.
Dalam pandangan Presiden, BUMN harus mampu menyeimbangkan dua fungsi utama: sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang melayani kepentingan publik, dan sebagai entitas bisnis yang harus mencetak laba (*profit oriented*) agar tidak terus-menerus menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Apabila BUMN hanya mengejar profit tanpa mempedulikan fungsi sosial, mereka akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Sebaliknya, jika hanya menjalankan fungsi sosial tanpa perhitungan bisnis yang sehat, mereka akan mengalami kerugian yang pada akhirnya harus ditutup oleh pajak dari rakyat. Ketidakseimbangan inilah yang ingin diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo.
Dampak Kerugian Negara Akibat Ketidakprofesionalan
Presiden juga mengingatkan bahwa setiap ketidakefisienan yang terjadi di tubuh BUMN memiliki dampak domino yang sangat besar bagi ekonomi nasional. Ketika sebuah BUMN mengalami kerugian akibat manajemen yang buruk atau keputusan yang ceroboh, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh perusahaan tersebut, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas fiskal negara.
Beberapa risiko besar yang disoroti Presiden antara lain:
Beban Utang Negara: Banyak BUMN yang memiliki ekspansi besar namun dibarengi dengan rasio utang yang tinggi, yang jika tidak dikelola dengan profesional, akan mengancam kesehatan ekonomi nasional.
Ketidakpastian Layanan Publik: BUMN di sektor vital seperti energi, transportasi, dan pangan yang bekerja tidak efektif dapat menyebabkan kelangkaan barang atau kenaikan harga yang mencekik masyarakat.
Kehilangan Kepercayaan Investor: Tata kelola yang buruk akan membuat investor internasional ragu untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor yang melibatkan kemitraan dengan negara.
Menuju Era Baru: BUMN yang Profesional dan Berdaya Saing Global
Meskipun memberikan teguran keras, Presiden Prabowo juga memberikan arah strategis bagi masa depan BUMN. Ia menginginkan BUMN Indonesia tidak hanya menjadi pemain domestik, tetapi juga mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi.
Presiden mendorong agar proses rekrutmen dan penempatan direksi BUMN dilakukan berdasarkan meritokrasi—yakni berdasarkan kemampuan, integritas, dan rekam jejak yang terbukti, bukan karena faktor kedekatan politik. Hal ini penting agar kepemimpinan di BUMN diisi oleh para profesional yang memiliki visi jangka panjang.
Selain itu, digitalisasi dan modernisasi manajemen juga menjadi agenda utama. Presiden ingin BUMN menggunakan teknologi terkini untuk memonitor kinerja secara real-time, sehingga setiap penyimpangan atau inefisiensi dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
Pengawasan Ketat sebagai Instrumen Perbaikan
Untuk memastikan perintah Presiden ini berjalan, pemerintah akan memperkuat fungsi pengawasan. Tidak hanya pengawasan internal melalui Satuan Pengawas Intern (SPI), tetapi juga pengawasan eksternal yang lebih ketat dari lembaga audit negara dan parlemen.
Presiden menegaskan tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas bagi manajemen BUMN yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara sengaja. "Kita butuh pemimpin yang berani mengambil risiko yang terukur, bukan pemimpin yang hanya duduk manis dan bekerja mengikuti arus tanpa arah," tegasnya.
Kesimpulan
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai BUMN yang "bekerja seenaknya" merupakan sinyal kuat akan dimulainya era baru pengawasan ketat terhadap perusahaan negara. Dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, profesionalisme, dan penerapan GCG yang ketat, pemerintah berupaya memastikan bahwa aset negara dikelola secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Transformasi BUMN dari entitas yang cenderung birokratis menjadi perusahaan yang efisien, transparan, dan kompetitif secara global menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
```
