Dampak Ekologis dan Kerugian Negara yang Masif
Dampak dari praktik alih fungsi lahan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang terdampak kabut asap, tetapi juga oleh negara dalam jangka panjang. Kerusakan biodiversitas, hilangnya fungsi serapan air, hingga pelepasan emisi karbon dalam jumlah raksasa menjadi beban lingkungan yang sangat berat bagi generasi mendatang.
Selain kerugian ekologis, terdapat kerugian ekonomi yang signifikan. Negara kehilangan potensi pendapatan dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan karena lahan tersebut justru dikuasai oleh kepentingan korporasi atau perorangan melalui cara-cara ilegal. Puan meminta agar pemerintah menghitung secara jeli berapa besar kerugian negara yang timbul akibat konversi lahan ilegal ini.
Desakan Penguatan Penegakan Hukum dan Pengawasan
Menanggapi hal tersebut, Puan Maharani mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk melakukan investigasi menyeluruh. Ia meminta agar tidak hanya pelaku pembakaran di tingkat bawah yang ditangkap, tetapi juga aktor intelektual atau korporasi yang mendapatkan keuntungan dari lahan bekas terbakar tersebut.
Puan juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data lahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seringkali, tumpang tindih lahan menjadi alasan yang digunakan untuk melegitimasi penguasaan lahan secara tidak sah. Oleh karena itu, digitalisasi data lahan dan penguatan sistem satelit pemantau kebakaran harus menjadi prioritas nasional.
Langkah-langkah yang diharapkan oleh DPR meliputi:
Audit Perizinan: Melakukan audit terhadap seluruh perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di sekitar wilayah rawan karhutla.
Penegakan UU Lingkungan Hidup: Menerapkan sanksi administratif hingga pidana serta pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti terlibat atau membiarkan pembakaran lahan.
