Ketidakefektifan Distribusi Bantuan: Anggaran yang terlalu besar namun tidak sesuai kebutuhan dapat menyebabkan penumpukan dana di satu sektor, sementara sektor lain yang lebih membutuhkan justru kekurangan.
Risiko Temuan Audit: Ketidaksesuaian antara anggaran yang dicairkan dengan realitas kebutuhan di lapangan akan menjadi temuan serius bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas lainnya.
Keterlambatan Respons: Jika perhitungan awal salah, maka proses revisi anggaran akan memakan waktu lama, yang pada akhirnya dapat menghambat kecepatan penanganan di lokasi bencana.
Potensi Penyalahgunaan Wewenang: Data yang tidak akurat membuka celah bagi praktik korupsi atau penggelembungan anggaran (mark-up) yang merugikan keuangan negara.
Purbaya menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap pengajuan dana darurat. Ia meminta BNPB untuk memastikan bahwa tim di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan asesmen kebutuhan pascabencana secara cepat namun tetap akurat.
Tantangan Mitigasi dan Manajemen Risiko Fiskal
Indonesia, sebagai negara yang berada di wilayah Ring of Fire, memiliki tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk memiliki manajemen risiko fiskal yang tangguh.
Pengelolaan dana bencana bukan hanya soal berapa banyak uang yang dikeluarkan, melainkan bagaimana uang tersebut dapat memberikan dampak proteksi yang maksimal bagi masyarakat. Menteri Keuangan menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus memiliki korelasi langsung dengan pengurangan risiko bencana dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Dalam konteks ini, BNPB diharapkan tidak hanya mampu bekerja secara taktis di lapangan, tetapi juga secara administratif dalam menyusun perencanaan anggaran. Sinergi antara kecepatan respons dan ketepatan hitungan adalah kunci utama dalam manajemen bencana modern.
Membangun Sistem Pengawasan yang Terintegrasi
