Untuk mencegah terjadinya kesalahan hitungan atau penyimpangan anggaran, pemerintah berencana untuk terus memperkuat sistem integrasi data antara BNPB dan Kementerian Keuangan. Penggunaan teknologi informasi dalam melakukan asesmen kerusakan secara real-time diharapkan dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kesalahan manusia (human error).
Selain itu, transparansi dalam pelaporan penggunaan dana juga menjadi poin utama. Purbaya menginginkan agar setiap tahap, mulai dari pengajuan, pencairan, hingga pelaporan penggunaan dana, dapat diakses dan diaudit dengan jelas. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola dana darurat.
Berikut adalah beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat ke depan:
Peningkatan Kapasitas SDM: Melatih petugas lapangan agar memiliki kemampuan asesmen kerugian yang berbasis data ilmiah.
Digitalisasi Asesmen: Menggunakan sistem berbasis aplikasi untuk melaporkan kerusakan dan kebutuhan logistik secara langsung dari lokasi bencana.
Audit Berkala: Melakukan pemeriksaan tidak hanya di akhir tahun, tetapi juga audit sewaktu-waktu terhadap penggunaan dana darurat yang bersifat masif.
Kesimpulan
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pesan yang jelas: negara hadir dan siap mendukung penanganan bencana melalui penyediaan anggaran yang memadai. Namun, ketersediaan dana tersebut dibarengi dengan tuntutan profesionalisme yang tinggi dari pihak BNPB. Akurasi dalam perhitungan kebutuhan dana adalah harga mati untuk menjamin efektivitas bantuan, mencegah penyimpangan, dan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
