Kendala Logistik dan Distribusi: Alur birokrasi yang berbelit-belit dalam pengiriman bantuan dari pusat ke daerah-daerah terpencil di NTT.
Kapasitas SDM di Daerah: Keterbatasan personel dan perangkat teknologi di tingkat daerah untuk melakukan pelaporan secara real-time kepada pemerintah pusat.
Dampak Fatal Ketidakteraturan Manajemen Krisis
Ketidakteraturan dalam manajemen krisis ini membawa dampak domino yang sangat merugikan. Pertama, dari sisi kemanusiaan, masyarakat yang berada di zona merah bencana kehilangan momentum emas untuk mendapatkan pertolongan medis dan pangan yang memadai. Dalam situasi darurat, setiap menit sangat berharga, dan hambatan koordinasi adalah musuh utama dalam menyelamatkan nyawa.
Kedua, dari sisi ekonomi, ketidakpastian dalam penanganan bencana menghambat proses rehabilitasi infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik. NTT sebagai wilayah yang tengah berupaya meningkatkan sektor pariwisata dan pertanian akan sangat terpukul jika pemulihan infrastruktur pascabencana memakan waktu berbulan-bulan akibat perdebatan birokrasi mengenai anggaran dan tanggung jawab.
Purbaya juga menambahkan bahwa ketidaksinkronan ini juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung merasa ditinggalkan ketika mereka melihat bantuan datang terlambat atau bahkan tidak tepat sasaran, sementara berita mengenai kerugian materiil dan nyawa terus bermunculan di media massa.
Membangun Sistem Mitigasi yang Terintegrasi
Menanggapi kritik tersebut, diperlukan sebuah transformasi dalam pola koordinasi penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya untuk wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang seperti NTT. Transformasi ini harus mencakup aspek teknologi, regulasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Salah satu solusi yang paling mendesak adalah penguatan sistem Single Data atau Satu Data Bencana. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dan pusat dapat mengakses data yang sama secara real-time. Jika terjadi bencana, laporan dari tingkat desa dapat langsung terintegrasi ke sistem pusat, sehingga pemerintah pusat dapat segera mengambil keputusan terkait pengiriman bantuan tanpa harus menunggu proses verifikasi manual yang lama.
Langkah Strategis yang Perlu Diambil Pemerintah
