DWJ Manajement - PORTAL

Survei BPS: 69,57% Orang RI Melek Keuangan, 93,61% Punya Akses

Oleh: DWJ-Manajement 10 Aug 2026
Survei BPS: 69,57% Orang RI Melek Keuangan, 93,61% Punya Akses

Fenomena Pinjaman Online Ilegal: Kurangnya literasi membuat sebagian masyarakat terjebak dalam jeratan pinjaman online ilegal yang menawarkan kemudahan namun dengan bunga yang mencekik dan praktik penagihan yang tidak manusiawi.

Budaya Konsumtif vs Produktif: Kemudahan akses kredit dan fitur pembayaran digital seringkali memicu perilaku konsumtif yang tidak terencana, yang jika tidak dikelola dengan literasi yang baik, akan merusak stabilitas finansial jangka panjang masyarakat.

Langkah Strategis Menuju Masyarakat Cerdas Finansial

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Peningkatan literasi tidak bisa hanya dilakukan melalui sosialisasi formal di ruang-ruang kelas, melainkan harus masuk ke dalam ekosistem keseharian masyarakat.

Pertama, edukasi keuangan harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Memahami konsep menabung, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta pengenalan dasar terhadap investasi harus menjadi bagian dari pendidikan karakter. Dengan membangun fondasi yang kuat sejak sekolah, generasi mendatang akan memiliki ketahanan finansial yang lebih baik.

Kedua, lembaga jasa keuangan harus memegang peran aktif dalam memberikan edukasi kepada nasabahnya. Perbankan dan perusahaan fintech tidak boleh hanya fokus pada target akuisisi pengguna baru, tetapi juga wajib memberikan peringatan risiko dan penjelasan produk yang transparan dan mudah dimengerti oleh orang awam.

Ketiga, pemanfaatan teknologi untuk edukasi. Mengingat tingkat inklusi sudah sangat tinggi, maka edukasi keuangan juga harus dilakukan melalui platform digital. Konten-konten edukatif yang ringan, interaktif, dan mudah diakses melalui media sosial akan jauh lebih efektif menjangkau milenial dan Gen Z dibandingkan metode sosialisasi konvensional.

Kesimpulan

Data BPS mengenai tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen dan inklusi keuangan sebesar 93,61 persen adalah sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin terbuka terhadap sistem keuangan formal dan semakin paham dalam mengelola uang mereka.

Namun, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak boleh cepat berpuas diri. Celah antara inklusi yang tinggi dan literasi yang masih di bawahnya harus segera diperkecil. Fokus utama ke depan adalah memastikan bahwa setiap akses keuangan yang dimiliki masyarakat dibarengi dengan pemahaman yang mendalam, sehingga kemajuan ekonomi ini dapat dirasakan secara berkelanjutan dan terhindar dari berbagai risiko finansial yang merugikan.