Tak Cukup Hanya Insentif Pajak, Pengusaha Desak Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum demi Tarik Investor Global
JAKARTA - Upaya pemerintah Indonesia dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) kini menghadapi tantangan baru. Meski berbagai skema insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance telah digulirkan, para pelaku usaha menilai hal tersebut belum cukup untuk membuat investor global mantap menanamkan modalnya dalam jangka panjang.
Di tengah persaingan global yang kian kompetitif, terutama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand, Indonesia dituntut untuk menyediakan ekosistem bisnis yang lebih holistik. Para pengusaha menekankan bahwa daya tarik sebuah negara tidak lagi hanya diukur dari seberapa besar potongan pajak yang ditawarkan, melainkan dari seberapa stabil dan prediktif iklim investasi di negara tersebut.
Melampaui Insentif Fiskal: Mengapa Pajak Saja Tidak Cukup?
Selama ini, instrumen fiskal selalu menjadi "senjata utama" pemerintah untuk menarik minat investor. Pemberian keringanan pajak dianggap sebagai cara instan untuk menurunkan biaya operasional perusahaan yang baru masuk ke Indonesia. Namun, para pelaku industri menyatakan bahwa insentif pajak hanyalah bersifat jangka pendek.
Investor, terutama dari sektor manufaktur skala besar dan teknologi tinggi, membutuhkan perencanaan jangka panjang yang bisa mencapai 20 hingga 30 tahun ke depan. Dalam rentang waktu tersebut, faktor-faktor non-fiskal menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar potongan pajak di tahun-tahun awal operasional.
Ada beberapa alasan mengapa insentif pajak saja tidak cukup untuk menjamin aliran modal yang berkelanjutan:
Ketidakpastian Regulasi: Perubahan aturan yang terlalu cepat atau tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan risiko tinggi bagi investor.
Biaya Logistik yang Tinggi: Meskipun infrastruktur terus dibangun, efisiensi rantai pasok di Indonesia masih dianggap tertinggal dibandingkan negara kompetitor.
Kualitas Sumber Daya Manusia: Kebutuhan akan tenaga kerja terampil (skilled labor) untuk mendukung industri hilirisasi seringkali belum terpenuhi secara masif.
