Tak Cukup Hanya Insentif Pajak, Pengusaha Desak Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum demi Tarik Investor Global
JAKARTA - Upaya pemerintah Indonesia dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) kini menghadapi tantangan baru. Meski berbagai skema insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance telah digulirkan, para pelaku usaha menilai hal tersebut belum cukup untuk membuat investor global mantap menanamkan modalnya dalam jangka panjang.
Di tengah persaingan global yang kian kompetitif, terutama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand, Indonesia dituntut untuk menyediakan ekosistem bisnis yang lebih holistik. Para pengusaha menekankan bahwa daya tarik sebuah negara tidak lagi hanya diukur dari seberapa besar potongan pajak yang ditawarkan, melainkan dari seberapa stabil dan prediktif iklim investasi di negara tersebut.
Melampaui Insentif Fiskal: Mengapa Pajak Saja Tidak Cukup?
Selama ini, instrumen fiskal selalu menjadi "senjata utama" pemerintah untuk menarik minat investor. Pemberian keringanan pajak dianggap sebagai cara instan untuk menurunkan biaya operasional perusahaan yang baru masuk ke Indonesia. Namun, para pelaku industri menyatakan bahwa insentif pajak hanyalah bersifat jangka pendek.
Investor, terutama dari sektor manufaktur skala besar dan teknologi tinggi, membutuhkan perencanaan jangka panjang yang bisa mencapai 20 hingga 30 tahun ke depan. Dalam rentang waktu tersebut, faktor-faktor non-fiskal menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar potongan pajak di tahun-tahun awal operasional.
Ada beberapa alasan mengapa insentif pajak saja tidak cukup untuk menjamin aliran modal yang berkelanjutan:
Ketidakpastian Regulasi: Perubahan aturan yang terlalu cepat atau tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan risiko tinggi bagi investor.
Biaya Logistik yang Tinggi: Meskipun infrastruktur terus dibangun, efisiensi rantai pasok di Indonesia masih dianggap tertinggal dibandingkan negara kompetitor.
Kualitas Sumber Daya Manusia: Kebutuhan akan tenaga kerja terampil (skilled labor) untuk mendukung industri hilirisasi seringkali belum terpenuhi secara masif.
Kepastian Hukum: Penegakan hukum yang konsisten dan bebas dari praktik pungutan liar menjadi syarat mutlak bagi investor global.
Kepastian Hukum sebagai Fondasi Utama
Salah satu poin paling mendesak yang disampaikan oleh para pengusaha adalah perlunya kepastian hukum. Dalam dunia investasi, ketidakpastian adalah musuh utama. Ketika sebuah kebijakan berubah di tengah jalan, atau ketika ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang di pusat, investor akan merasa terancam.
Sistem Online Single Submission (OSS) memang telah mempermudah proses perizinan di atas kertas, namun dalam implementasi di lapangan, para pengusaha masih sering menemui kendala birokrasi yang berbelit. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah harus diperkuat agar tidak terjadi dualisme aturan yang membingungkan pelaku usaha.
Menghadapi Persaingan Ketat di Kawasan Asia Tenggara
Indonesia tidak sendirian dalam memperebutkan aliran modal global. Vietnam, misalnya, telah berhasil memposisikan diri sebagai basis manufaktur elektronik dunia dengan menawarkan regulasi yang sangat ramah terhadap investor asing dan biaya tenaga kerja yang kompetitif. Begitu pula dengan Thailand yang terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik (EV) mereka.
Jika Indonesia hanya mengandalkan insentif pajak tanpa memperbaiki kualitas birokrasi dan kepastian regulasi, maka Indonesia berisiko hanya mendapatkan investasi di sektor-sektor dengan nilai tambah rendah. Padahal, visi Indonesia Emas 2045 memerlukan investasi pada sektor-sektor strategis seperti teknologi hijau, semikonduktor, dan industri berbasis pengetahuan tinggi.
Efisiensi Logistik dan Infrastruktur Pendukung
Selain aspek hukum, efisiensi biaya logistik menjadi sorotan tajam. Meskipun pembangunan jalan tol dan pelabuhan masif dilakukan, biaya logistik nasional masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rasio terhadap PDB di negara-negara maju. Hal ini secara langsung akan memengaruhi harga jual produk akhir dan daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.
Pengusaha meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada integrasi sistem logistik digital dan penyederhanaan jalur distribusi agar biaya operasional perusahaan dapat ditekan secara efisien.
Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Hilirisasi
Kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintah, terutama di sektor nikel dan mineral lainnya, memerlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis tinggi. Saat ini, terdapat kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja terampil di dalam negeri.
Investasi di bidang pendidikan vokasi dan kolaborasi antara industri dengan institusi pendidikan menjadi hal yang sangat diharapkan. Tanpa SDM yang mumpuni, industri hilirisasi yang dibangun dengan modal besar akan tetap bergantung pada tenaga kerja asing, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak multiplier ekonomi yang maksimal bagi masyarakat lokal.
Revitalisasi SMK dan Politeknik: Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri terkini.
Program Magang Bersertifikasi: Memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Pelatihan Upskilling & Reskilling: Memastikan tenaga kerja lokal mampu beradaptasi dengan teknologi industri 4.0.
Kesimpulan
Menarik investasi bukan sekadar soal memberikan potongan pajak atau kemudahan finansial di awal. Untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan kompetitif, pemerintah Indonesia harus fokus pada perbaikan fundamental yang mencakup kepastian hukum, sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah, efisiensi logistik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hanya dengan ekosistem yang stabil dan dapat diprediksi, Indonesia dapat memenangkan persaingan global dan memastikan aliran modal asing yang berkualitas demi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
