Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Hilangnya perlindungan biaya medis dan kompensasi jika terjadi kecelakaan saat sedang berupaya mencari kerja.
Shinta Kamdani menekankan bahwa hilangnya proteksi ini akan memperlebar jurang kerentanan ekonomi. Pekerja yang kehilangan pekerjaan dan sekaligus kehilangan jaminan sosial akan jauh lebih sulit untuk bangkit kembali, mengingat mereka tidak lagi memiliki bantalan finansial yang disediakan oleh negara maupun perusahaan sebelumnya.
Mengapa Angka Ini Terus Meningkat?
Ada beberapa faktor fundamental yang diduga kuat menjadi pemicu gelombang PHK yang berujung pada nonaktifnya kepesertaan BPJS ini. Pertama, ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada rantai pasok industri manufaktur dalam negeri. Banyak perusahaan, terutama di sektor tekstil dan alas kaki, mengalami penurunan permintaan ekspor secara signifikan.
Kedua, pergeseran struktur ekonomi dan digitalisasi industri yang memaksa perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. Ketiga, biaya operasional yang meningkat, mulai dari energi hingga bahan baku, menekan margin keuntungan perusahaan sehingga pengurangan tenaga kerja menjadi langkah drastis yang diambil manajemen untuk menjaga keberlangsungan bisnis.
Kondisi ini menciptakan sebuah siklus negatif. Ketika jumlah pengangguran meningkat, daya beli masyarakat menurun. Penurunan daya beli ini kemudian menekan sisi permintaan ekonomi, yang pada akhirnya dapat memicu lebih banyak lagi PHK di sektor-sektor lain. Angka 126.000 tenaga kerja yang nonaktif BPJS adalah manifestasi nyata dari siklus yang sedang berjalan ini.
Ancaman Terhadap Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga
Secara makroekonomi, fenomena ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pekerja merupakan motor utama penggerak konsumsi rumah tangga di Indonesia. Ketika ratusan ribu pekerja kehilangan penghasilan dan perlindungan sosialnya, secara otomatis kapasitas konsumsi mereka akan merosot tajam.
Penurunan konsumsi ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Jika tren PHK dan nonaktifnya kepesertaan BPJS ini terus berlanjut tanpa intervensi yang tepat, pertumbuhan ekonomi nasional berisiko melambat. Para ahli ekonomi memperingatkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja adalah kunci untuk menjaga stabilitas permintaan domestik.
Selain itu, beban negara juga berpotensi meningkat. Pekerja yang kehilangan jaminan sosial dan tidak memiliki tabungan yang cukup akan sangat bergantung pada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Hal ini tentu akan memberikan tekanan tambahan pada APBN jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas.
Tantangan bagi Dunia Usaha dan Pemerintah
