Bagi dunia usaha, tantangan utamanya adalah bagaimana tetap kompetitif dan menjaga efisiensi tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pekerja secara ekstrem. Apindo terus mendorong agar ada sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih resilien terhadap guncangan ekonomi.
Sementara itu, bagi pemerintah, ada beberapa langkah strategis yang perlu segera diperkuat:
Penguatan Program JKP: Memastikan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan benar-benar tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran agar pekerja memiliki napas untuk mencari pekerjaan baru.
Kemudahan Investasi di Sektor Padat Karya: Mendorong investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk menyeimbangkan angka PHK.
Pelatihan Re-skilling dan Up-skilling: Program pelatihan yang masif bagi korban PHK agar mereka memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Monitoring Kepesertaan BPJS: Memastikan perusahaan yang melakukan PHK tetap menjalankan kewajiban administratif agar status pekerja dapat segera diproses sesuai regulasi yang berlaku.
Kesimpulan
Terungkapnya angka 126.000 tenaga kerja yang nonaktif BPJS akibat PHK merupakan alarm keras bagi stabilitas ekonomi nasional. Ini bukan sekadar statistik angka, melainkan potret nyata dari ribuan keluarga yang kehilangan jaminan keamanan finansial mereka. Tanpa adanya koordinasi yang kuat antara kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan kemampuan dunia usaha untuk bertahan di tengah ketidakpastian, risiko penurunan daya beli dan peningkatan angka kemiskinan akan semakin nyata. Perlindungan terhadap pekerja harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi guna menjaga ketahanan sosial-ekonomi Indonesia di masa depan.
```
