Transportasi publik harus menjadi pilihan yang aman, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan lansia. Jika aspek keamanan tidak terpenuhi, maka investasi sebesar apa pun pada armada bus tidak akan mampu menarik minat masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi.
3. Skema Pendanaan yang Berkelanjutan
Transportasi publik seringkali dianggap sebagai "cost center" atau beban anggaran karena tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial langsung (profit). Kepala daerah ditantang untuk kreatif dalam mencari skema pembiayaan, baik melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) maupun melalui optimalisasi pendapatan daerah lainnya.
4. Digitalisasi Layanan
Di era digital, masyarakat menuntut kepastian. Kapan bus datang? Di mana posisi bus saat ini? Tanpa sistem informasi real-time, ketidakpastian akan terus menghantui pengguna transportasi umum, yang akhirnya membuat mereka enggan menggunakan layanan tersebut.
Menuju Tata Kota yang Berorientasi pada Manusia
Pesan Bima Arya sangat jelas: kepemimpinan daerah harus mulai bergeser dari paradigma "membangun jalan" menjadi "membangun mobilitas". Fokus utama pembangunan haruslah manusia, bukan mesin. Kota yang maju bukan kota di mana orang miskin menggunakan mobil, melainkan kota di mana orang kaya menggunakan transportasi umum.
Transformasi ini memerlukan keberanian politik (political will) yang besar dari para kepala daerah. Mereka harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer di awal, seperti pembatasan kendaraan pribadi atau pengalihan lahan untuk jalur transportasi massal, demi kepentingan publik yang lebih luas di masa depan.
Jika para kepala daerah mampu memahami desain perkotaan secara mendalam dan mengintegrasikannya dengan sistem transportasi yang manusiawi, maka wajah kota-kota di Indonesia akan berubah. Kemacetan akan berkurang, polusi akan menurun, dan yang paling penting, warga tidak perlu lagi merasakan pengalaman berdesakan yang tidak manusiawi layaknya tumpukan cendol di dalam gelas.
Kesimpulan
Kritik Bima Arya kepada para kepala daerah merupakan alarm penting bagi tata kelola perkotaan di Indonesia. Masalah transportasi umum bukan sekadar masalah armada, melainkan masalah integrasi desain perkotaan, kebijakan lahan, dan empati pemimpin terhadap realita masyarakat. Untuk keluar dari jebakan kemacetan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pola pembangunan berbasis kendaraan pribadi dan mulai beralih ke sistem transportasi massal yang terintegrasi, aman, nyaman, dan berorientasi pada manusia.
