Bima Arya 'Sentil' Kepala Daerah Soal Transportasi Publik: Pernahkah Rasakan Berdesakan Seperti Cendol?
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, melontarkan kritik tajam yang menohok para kepala daerah di seluruh Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, ia menyoroti minimnya pemahaman para pemimpin daerah mengenai pentingnya desain perkotaan dan integrasi transportasi umum yang memadai.
Dengan gaya bicara yang lugas dan penuh penekanan, Bima Arya menggunakan analogi yang cukup provokatif untuk menggambarkan kondisi transportasi publik di banyak wilayah Indonesia. Ia bertanya secara retoris apakah para kepala daerah pernah merasakan sendiri pengalaman berdesakan di dalam angkutan umum yang sangat padat, hingga ia mengibaratkannya seperti tumpukan cendol dalam satu gelas.
Analogi 'Cendol' dan Realita Pahit Pengguna Transportasi Publik
Pertanyaan Bima Arya, "Pernahkah berdesakan seperti cendol?" bukan sekadar gurauan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk sindiran terhadap kebijakan transportasi di berbagai daerah yang dinilai belum berpihak pada kenyamanan dan martabat pengguna transportasi massal. Selama ini, banyak kebijakan pembangunan kota di tingkat daerah lebih difokuskan pada pembangunan jalan raya untuk kendaraan pribadi, daripada membangun sistem transportasi yang manusiawi.
Menurut Bima, fenomena penumpang yang saling berhimpitan, panas, dan tidak nyaman adalah tanda bahwa desain transportasi publik di daerah tersebut gagal. Ketika sebuah sistem transportasi membuat rakyatnya merasa tidak nyaman secara fisik dan psikologis, maka ada yang salah dengan perencanaan tata ruang dan manajemen mobilitas di wilayah tersebut.
Kondisi ini menciptakan paradoks di banyak kota besar maupun menengah di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah terus membangun infrastruktur jalan, namun di sisi lain, kemacetan tetap tak terelakkan karena volume kendaraan pribadi terus meroket. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki pilihan transportasi umum yang layak, aman, dan efisien sebagai alternatif dari kendaraan pribadi.
Mengapa Desain Perkotaan Sering Terabaikan di Tingkat Daerah?
Bima Arya menekankan bahwa masalah transportasi bukan sekadar masalah pengadaan bus atau kereta, melainkan masalah fundamental mengenai desain perkotaan (urban design). Banyak kepala daerah yang belum melihat keterkaitan erat antara tata guna lahan dengan pola pergerakan penduduk.
Dalam banyak kasus, pembangunan pemukiman seringkali tidak sejalan dengan ketersediaan akses transportasi. Hal ini menyebabkan munculnya kawasan-kawasan "mati" yang sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga memaksa setiap rumah tangga memiliki kendaraan pribadi untuk bisa beraktivitas. Inilah yang menjadi akar masalah kemacetan kronis di berbagai daerah.
Beberapa alasan mengapa desain perkotaan sering terabaikan meliputi:
Paradigma Berorientasi Kendaraan (Car-Oriented Development): Kebijakan yang lebih mengutamakan pelebaran jalan dan pembangunan flyover/underpass untuk kendaraan pribadi daripada trotoar atau jalur transportasi massal.
Ego Sektoral: Kurangnya koordinasi antara dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, dan dinas tata ruang dalam menyusun rencana induk transportasi.
Kurangnya Pemahaman Teknis: Banyak pemimpin daerah yang memiliki visi politik kuat, namun kurang mendalami konsep urbanisme dan mobilitas berkelanjutan.
Fokus pada Proyek Fisik Jangka Pendek: Kecenderungan untuk membangun infrastruktur yang terlihat secara visual (seperti jalan tol atau gedung) daripada investasi pada sistem transportasi yang manfaatnya dirasakan secara jangka panjang namun seringkali tidak terlihat secara instan.
Pentingnya Konsep Transit-Oriented Development (TOD)
Dalam diskusinya, tersirat bahwa Indonesia perlu mempercepat penerapan konsep Transit-Oriented Development (TOD) di tingkat daerah. TOD adalah konsep pengembangan kota yang mengintegrasikan pemukiman, perkantoran, dan ruang publik dengan titik-titik transportasi massal.
Dengan menerapkan TOD, warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mencapai transportasi umum. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menurunkan tingkat polusi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi karena mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar dan murah.
Tantangan Membangun Ekosistem Transportasi Massal yang Integratif
Membangun transportasi publik yang ideal bukanlah pekerjaan mudah, terutama bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran. Bima Arya menggarisbawahi bahwa kepala daerah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam transformasi mobilitas ini. Mereka harus menjadi dirigen yang mampu menyatukan berbagai kepentingan.
Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi kepala daerah dalam mewujudkan transportasi yang tidak lagi "seperti cendol":
1. Integrasi Antarmoda
Seringkali, transportasi umum di daerah terfragmentasi. Bus tidak terhubung dengan angkot, angkot tidak terhubung dengan jalur pedestrian yang layak. Tanpa integrasi jadwal, rute, dan pembayaran, masyarakat akan tetap memilih menggunakan motor atau mobil pribadi.
2. Keamanan dan Kenyamanan (Safety and Comfort)
Transportasi publik harus menjadi pilihan yang aman, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan lansia. Jika aspek keamanan tidak terpenuhi, maka investasi sebesar apa pun pada armada bus tidak akan mampu menarik minat masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi.
3. Skema Pendanaan yang Berkelanjutan
Transportasi publik seringkali dianggap sebagai "cost center" atau beban anggaran karena tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial langsung (profit). Kepala daerah ditantang untuk kreatif dalam mencari skema pembiayaan, baik melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) maupun melalui optimalisasi pendapatan daerah lainnya.
4. Digitalisasi Layanan
Di era digital, masyarakat menuntut kepastian. Kapan bus datang? Di mana posisi bus saat ini? Tanpa sistem informasi real-time, ketidakpastian akan terus menghantui pengguna transportasi umum, yang akhirnya membuat mereka enggan menggunakan layanan tersebut.
Menuju Tata Kota yang Berorientasi pada Manusia
Pesan Bima Arya sangat jelas: kepemimpinan daerah harus mulai bergeser dari paradigma "membangun jalan" menjadi "membangun mobilitas". Fokus utama pembangunan haruslah manusia, bukan mesin. Kota yang maju bukan kota di mana orang miskin menggunakan mobil, melainkan kota di mana orang kaya menggunakan transportasi umum.
Transformasi ini memerlukan keberanian politik (political will) yang besar dari para kepala daerah. Mereka harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer di awal, seperti pembatasan kendaraan pribadi atau pengalihan lahan untuk jalur transportasi massal, demi kepentingan publik yang lebih luas di masa depan.
Jika para kepala daerah mampu memahami desain perkotaan secara mendalam dan mengintegrasikannya dengan sistem transportasi yang manusiawi, maka wajah kota-kota di Indonesia akan berubah. Kemacetan akan berkurang, polusi akan menurun, dan yang paling penting, warga tidak perlu lagi merasakan pengalaman berdesakan yang tidak manusiawi layaknya tumpukan cendol di dalam gelas.
Kesimpulan
Kritik Bima Arya kepada para kepala daerah merupakan alarm penting bagi tata kelola perkotaan di Indonesia. Masalah transportasi umum bukan sekadar masalah armada, melainkan masalah integrasi desain perkotaan, kebijakan lahan, dan empati pemimpin terhadap realita masyarakat. Untuk keluar dari jebakan kemacetan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pola pembangunan berbasis kendaraan pribadi dan mulai beralih ke sistem transportasi massal yang terintegrasi, aman, nyaman, dan berorientasi pada manusia.
