Penetapan Upah Layak: Buruh menuntut agar mekanisme penetapan upah minimum tidak hanya didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang nyata di lapangan. Mereka mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan kenaikan upah tahunan.
Kepastian Status Kerja: Masalah sistem kontrak (PKWT) dan outsourcing yang tidak berujung menjadi sorotan tajam. Massa mendesak agar ada pembatasan yang jelas dan perlindungan agar pekerja tidak terus-menerus berada dalam status kerja yang tidak stabil.
Perlindungan Hak Pekerja: Hal ini mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, jaminan sosial yang merata, hingga perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja.
Urgensi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai "Payung Hukum"
Salah satu poin krusial yang menjadi ruh dari aksi ini adalah desakan terhadap pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Para buruh menilai bahwa regulasi yang ada saat ini masih memiliki banyak celah (loopholes) yang seringkali justru menguntungkan pemberi kerja dibandingkan pekerja.
RUU Perlindungan Ketenagakerjaan diharapkan mampu menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara pengusaha dan buruh. Dalam draf yang diperjuangkan, buruh menginginkan adanya penguatan peran negara dalam mengawasi implementasi aturan di tingkat perusahaan, sehingga tidak ada lagi praktik-praktik eksploitatif yang dibungkus dengan dalih efisiensi bisnis.
"Kami tidak menolak investasi, namun investasi tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan ketidakpastian hidup para pekerja. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan adalah harga mati bagi kami untuk memastikan masa depan anak cucu kami tetap memiliki martabat sebagai pekerja," ujar salah satu orator di atas mobil komando.
Dinamika Ekonomi dan Tantangan Dunia Kerja Modern
