Negara-negara tersebut tidak memiliki ratusan perusahaan negara yang tersebar secara tidak teratur. Sebaliknya, mereka memiliki entitas investasi yang sangat ramping, profesional, dan hanya mengelola perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai strategis tinggi dan profitabilitas yang terjamin. Dengan menyisakan 254 BUMN, Indonesia sedang mencoba membangun fondasi serupa, di mana negara bertindak sebagai investor strategis yang cerdas, bukan sekadar pengelola birokrasi.
Tantangan dalam Proses Transformasi
Meskipun tujuan akhirnya sangat positif, perjalanan menuju angka 254 perusahaan pada 2026 akan penuh dengan dinamika. Ada beberapa tantangan utama yang perlu diantisipasi oleh Danantara:
Aspek Ketenagakerjaan: Penutupan atau penggabungan perusahaan akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau perubahan status kepegawaian. Penataan SDM yang humanis namun tetap efisien menjadi kunci agar tidak terjadi gejolak sosial.
Legalitas dan Regulasi: Proses merger dan likuidasi perusahaan negara melibatkan aturan hukum yang sangat kompleks, terutama terkait dengan aset-aset yang bersinggungan dengan kepentingan publik.
Resistensi Internal: Perubahan struktur organisasi skala besar biasanya akan menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan efisiensi ini.
Namun, Dony Oskaria dan tim Danantara tampaknya telah mempersiapkan mitigasi risiko ini dengan melakukan kajian mendalam terhadap setiap entitas yang masuk dalam daftar target restrukturisasi.
Kesimpulan
Rencana Danantara untuk memangkas jumlah BUMN dari ratusan menjadi hanya 254 unit pada akhir 2026 merupakan langkah berani yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan fiskal dan daya saing ekonomi nasional. Dengan mengurangi jumlah perusahaan yang tidak efisien dan fokus pada entitas yang strategis, pemerintah berupaya mengubah wajah BUMN dari sekadar kumpulan perusahaan negara menjadi kekuatan ekonomi global yang profesional.
Keberhasilan transformasi ini akan sangat bergantung pada ketegasan eksekusi, transparansi proses, dan kemampuan Danantara dalam memitigasi dampak sosial serta hukum yang muncul selama masa transisi. Jika berhasil, Indonesia akan memiliki struktur korporasi negara yang jauh lebih modern, ramping, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh di kancah internasional.
