Penyisihan Dana Secara Berkala: Perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan atau pendapatan mereka ke dalam sebuah rekening khusus (escrow account) yang diperuntukkan bagi cadangan pesangon.
Pengawasan Ketat oleh Negara: Dana cadangan ini tidak boleh dikelola secara bebas oleh manajemen perusahaan, melainkan harus berada di bawah pengawasan ketat lembaga otoritas atau melalui skema asuransi tenaga kerja yang tersentralisasi.
Kepastian Pembayaran saat Likuidasi: Jika terjadi penutupan usaha, dana yang sudah terkumpul di rekening cadangan tersebut dapat langsung dicairkan untuk membayar hak pekerja tanpa harus menunggu proses pembagian aset pailit yang berlarut-larut.
Audit Berkala: Perusahaan wajib melakukan audit keuangan secara rutin untuk memastikan saldo cadangan pesangon sebanding dengan jumlah total kewajiban pesangon seluruh karyawan yang ada.
Urgensi Perlindungan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Dunia bisnis saat ini berada dalam era volatilitas yang sangat tinggi. Perubahan teknologi, pergeseran pasar, hingga ketidakpastian geopolitik dapat membuat sebuah perusahaan yang terlihat sehat hari ini, menjadi bangkrut dalam hitungan bulan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap buruh tidak bisa lagi hanya mengandalkan janji manis manajemen atau prosedur hukum yang memakan waktu bertahun-tahun.
Koalisi Buruh menekankan bahwa pesangon bukanlah "hadiah" dari perusahaan, melainkan hak yang sudah menjadi bagian dari upah yang tertunda. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya sudah memperhitungkan biaya pesangon ini sebagai bagian dari biaya operasional rutin, layaknya membayar sewa gedung atau biaya listrik.
Dampak Sosial dan Ekonomi Jika Usulan Ini Diterapkan
Jika skema cadangan pesangon ini disahkan menjadi undang-undang, terdapat beberapa dampak signifikan yang dapat dirasakan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi:
