```html
Vietnam Agresif! Siapkan Pemangkasan Pajak Penghasilan hingga 30% dan Perluas Batas Bebas Pajak
Hanoi — Vietnam tengah bersiap melakukan gebrakan besar dalam kebijakan fiskal mereka. Tidak sekadar melakukan penyesuaian kecil, pemerintah Vietnam berencana meluncurkan reformasi pajak yang sangat agresif dengan target implementasi pada periode 2026-2027 mendatang.
Langkah ini mencakup dua strategi utama: pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga mencapai 30 persen dan peningkatan ambang batas pendapatan yang tidak dikenakan pajak (PTKP). Kebijakan ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik serta memenangkan persaingan investasi di kawasan Asia Tenggara.
Keputusan ini menandakan pergeseran paradigma ekonomi Vietnam yang kini semakin fokus pada penguatan daya beli kelas menengah dan penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Vietnam Siapkan Reformasi Pajak Besar-besaran untuk 2026-2027
Pemerintah Vietnam telah mengisyaratkan bahwa reformasi pajak ini merupakan bagian dari rencana jangka menengah untuk menstabilkan ekonomi pasca-pandemi dan menghadapi tantangan inflasi global. Fokus utama dari rencana ini adalah memberikan "napas lega" bagi para pekerja melalui pemotongan beban pajak yang signifikan.
Berdasarkan rencana yang tengah digodok, pemangkasan tarif PPh tidak hanya menyasar lapisan atas, tetapi dirancang sedemikian rupa agar terasa dampaknya hingga ke lapisan pekerja menengah. Selain itu, peningkatan ambang batas pendapatan bebas pajak akan memastikan bahwa masyarakat dengan penghasilan rendah hingga menengah dapat mengalokasikan lebih banyak dana mereka untuk konsumsi rumah tangga.
Beberapa poin utama dari usulan kebijakan tersebut meliputi:
Pemangkasan Tarif PPh: Target pengurangan beban pajak hingga 30 persen bagi wajib pajak tertentu.
Ekspansi Batas Bebas Pajak: Menaikkan standar pendapatan minimum yang tidak dikenakan pajak untuk melindungi daya beli masyarakat.
Timeline Implementasi: Kebijakan ini diproyeksikan mulai berlaku secara efektif pada tahun fiskal 2026 hingga 2027.
Tujuan Strategis: Stimulasi konsumsi domestik dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja terampil.
