```html
Sentil Kinerja BUMN, Presiden Prabowo Tegaskan Perusahaan Negara Tidak Boleh Bekerja Seenaknya
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan tegas terkait arah kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di masa pemerintahannya. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Prabowo menyoroti adanya praktik kerja di sejumlah perusahaan negara yang dinilai kurang bertanggung jawab dan cenderung bekerja tanpa mengikuti standar profesionalisme yang ketat.
Presiden menekankan bahwa BUMN bukan sekadar entitas bisnis biasa, melainkan alat negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ia memberikan peringatan keras agar jajaran direksi dan manajemen BUMN tidak bekerja "seenaknya" atau mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam menjalankan operasional perusahaan.
Kritik Tajam terhadap Pola Kerja Tanpa Akuntabilitas
Pernyataan Presiden Prabowo ini muncul sebagai respons atas evaluasi mendalam terhadap kinerja beberapa sektor BUMN yang selama ini dianggap belum optimal dalam memberikan kontribusi maksimal bagi kas negara maupun pelayanan publik. Menurutnya, pola kerja yang tidak terukur dan tidak transparan harus segera dihentikan.
"BUMN itu adalah milik rakyat, dikelola dengan uang rakyat. Maka, cara kerjanya pun harus mencerminkan tanggung jawab kepada rakyat. Kita tidak bisa membiarkan adanya praktik di mana perusahaan negara bekerja seenaknya, tanpa target yang jelas, dan tanpa pertanggungjawaban yang transparan," ujar Presiden dalam sebuah pertemuan strategis.
Presiden menggarisbawahi bahwa istilah "bekerja seenaknya" merujuk pada beberapa fenomena negatif, di antaranya:
Pengambilan keputusan yang tidak berbasis pada data dan analisis risiko yang matang.
Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset negara.
Pola manajemen yang cenderung birokratis namun tidak efisien secara bisnis.
