Banyak pengamat tata kota menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Jakarta saat ini cenderung bersifat "proyek per proyek" ketimbang pembangunan berbasis sistem yang terintegrasi. Pembangunan JPO yang estetik memang mempercantik estetika kota, namun jika tidak memiliki fungsi konektivitas yang kuat, maka ia hanya akan menjadi monumen fisik yang tidak berguna bagi mobilitas warga.
Kritik juga mengarah pada pentingnya uji coba alur pejalan kaki sebelum sebuah proyek infrastruktur dinyatakan selesai. Seharusnya, sebelum JPO diresmikan, dilakukan simulasi bagaimana seorang pengguna TransJakarta atau LRT akan berjalan dari titik turun hingga sampai ke tujuan mereka di trotoar. Jika ditemukan adanya hambatan atau jalur yang terputus, maka perbaikan harus dilakukan sejak tahap konstruksi, bukan setelah masyarakat mengeluh.
Menuju Jakarta yang Ramah Pejalan Kaki
Membangun Jakarta yang ramah pejalan kaki bukan hanya soal memperlebar trotoar atau membangun JPO yang penuh lampu hias. Lebih dari itu, ini adalah tentang menciptakan jaringan jalur yang logis, aman, dan terhubung satu sama lain secara berkelanjutan.
Masyarakat berharap agar pihak-pihak terkait, baik Dinas Perhubungan maupun Dinas Bina Marga, segera melakukan evaluasi terhadap kondisi JPO di Rasuna Said tersebut. Apakah ini merupakan kesalahan teknis dalam pembangunan, atau memang ada rencana pengembangan lanjutan yang belum terealisasi? Hal inilah yang perlu diklarifikasi agar publik tidak terus merasa dirugikan oleh infrastruktur yang seharusnya memudahkan mereka.
Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi kota dengan mobilitas kelas dunia. Namun, potensi itu akan sia-sia jika detail-detail kecil seperti konektivitas antar-jembatan penyeberangan saja masih mengalami kegagalan fungsi.
Kesimpulan
Keberadaan dua JPO di Jalan H.R. Rasuna Said yang berdiri berdampingan namun tidak terhubung merupakan pengingat penting akan krusialnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Estetika sebuah kota tidak boleh mengorbankan fungsionalitas. Untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi, pemerintah harus memastikan bahwa setiap elemen pembangunan, mulai dari trotoar hingga jembatan penyeberangan, bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang mendukung mobilitas masyarakat secara efisien, aman, dan nyaman.
