```html
Waka MPR Eddy Soeparno: Transformasi BUMN Harus Berorientasi pada Keadilan Sosial, Bukan Sekadar Laba
Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya transformasi fundamental bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Menurutnya, BUMN tidak boleh lagi hanya terjebak dalam pengejaran profitabilitas semata demi memuaskan pemegang saham, melainkan harus bertransformasi menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai nyata bagi masyarakat luas dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam pernyataannya, Eddy menegaskan bahwa sebagai perusahaan milik negara, BUMN memiliki mandat konstitusional yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan swasta. Jika perusahaan swasta fokus pada maksimalisasi keuntungan bagi investor, maka BUMN memikul tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pergeseran Paradigma: Dari Profit Oriented ke Social Impact Oriented
Eddy Soeparno menyoroti adanya kebutuhan mendesak untuk menggeser paradigma manajemen BUMN. Selama ini, indikator keberhasilan BUMN sering kali hanya diukur melalui angka-angka di laporan keuangan, seperti laba bersih, dividen yang disetorkan ke kas negara, dan pertumbuhan aset. Meskipun performa finansial tetap krusial untuk keberlanjutan perusahaan, hal tersebut tidak boleh mengabaikan misi sosial yang menjadi jiwa dari BUMN itu sendiri.
Menurut Eddy, transformasi yang dimaksud adalah mengadopsi konsep stakeholder capitalism. Dalam konsep ini, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya dilihat dari seberapa banyak uang yang dihasilkan untuk pemilik modal, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, masyarakat di daerah terpencil, hingga lingkungan hidup.
"BUMN harus menjadi katalisator ekonomi. Kita ingin melihat BUMN yang sehat secara finansial, namun di saat yang sama, kehadiran mereka dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat kecil. Itulah esensi dari transformasi yang kita harapkan," ujar Eddy dalam sebuah diskusi mengenai arah kebijakan ekonomi nasional.
Mewujudkan Keadilan Ekonomi Melalui Aksesibilitas
Salah satu pilar utama dalam transformasi yang didorong oleh Waka MPR ini adalah penguatan peran BUMN dalam memeratakan pembangunan. Eddy menekankan bahwa ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Di sinilah BUMN harus hadir untuk mengisi celah yang tidak tersentuh oleh sektor swasta karena alasan komersial.
Beberapa peran strategis yang harus diambil BUMN dalam konteks keadilan sosial antara lain:
