Keberlanjutan Sumber Daya: Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab oleh BUMN akan menjamin ketersediaan bahan baku dan ekosistem yang sehat untuk masa depan ekonomi nasional.
Tantangan dalam Mengelola Dualisme Mandat
Namun, Eddy Soeparno juga mengakui bahwa mendorong transformasi ini bukanlah perkara mudah. BUMN menghadapi tantangan unik berupa "dualisme mandat". Di satu sisi, mereka dituntut untuk efisien dan kompetitif seperti perusahaan swasta agar tidak membebani APBN. Di sisi lain, mereka memikul mandat sosial (Public Service Obligation) yang sering kali tidak memberikan keuntungan finansial langsung.
Untuk mengatasi dilema ini, Eddy menyarankan adanya penguatan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen menjadi syarat mutlak agar misi sosial dan target profitabilitas dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.
"Kita tidak ingin BUMN menjadi perusahaan yang hanya besar secara aset tetapi rapuh secara tata kelola, atau sebaliknya, perusahaan yang sangat profitabel tetapi abai terhadap penderitaan rakyat. Keseimbangan adalah kunci. Transformasi ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan visi yang melampaui kepentingan jangka pendek," tambahnya.
Digitalisasi sebagai Akselerator Transformasi
Selain perubahan budaya dan visi, Eddy juga mendorong percepatan digitalisasi di tubuh BUMN. Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi tentang efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan sistem yang terdigitalisasi, BUMN dapat memangkas birokrasi yang tidak perlu, mengurangi potensi kebocoran anggaran, dan memberikan layanan yang lebih cepat serta transparan kepada rakyat.
Kesimpulan
Transformasi BUMN yang didorong oleh Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi negara dengan kesejahteraan sosial. Dengan mengubah orientasi dari sekadar pencapaian laba menuju penciptaan nilai bagi masyarakat dan lingkungan, BUMN dapat kembali ke khitahnya sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang inklusif.
Keberhasilan transformasi ini akan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, profesionalisme manajemen BUMN, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada pada jalur pengabdian kepada kepentingan rakyat dan kelestarian bumi Indonesia.
```
