“Kepastian hukum adalah prioritas kami. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai status dokumen mereka. Kami memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan di kantor pertanahan didasarkan pada aturan hukum, bukan pada kebijakan personal pejabat tertentu,” tambahnya.
Transformasi Digital sebagai Benteng Pelayanan
Dalam menghadapi krisis kepercayaan seperti ini, transformasi digital yang selama ini digalakkan oleh Kementerian ATR/BPN terbukti menjadi benteng pertahanan yang kuat. Dengan adanya sistem sertifikat elektronik dan pendaftaran tanah secara online, interaksi langsung antara pemohon dan pejabat dapat diminimalisir.
Hal ini secara tidak langsung mengurangi potensi praktik pungutan liar (pungli) atau negosiasi di bawah tangan yang sering kali menjadi akar dari kasus korupsi. Digitalisasi menciptakan jejak audit yang jelas, sehingga setiap transaksi dan keputusan dapat dilacak dengan mudah.
Pemerintah melalui ATR/BPN terus mendorong agar seluruh layanan beralih ke platform digital. Dengan sistem yang berjalan secara otomatis dan transparan, kinerja birokrasi akan tetap stabil meskipun terjadi dinamika di tingkat manajemen puncak.
Langkah Antisipasi ke Depan
Ke depan, Kementerian ATR/BPN berencana untuk memperkuat kembali sistem pengawasan berlapis. Selain mengandalkan sistem digital, penguatan peran inspektorat jenderal akan menjadi fokus utama untuk melakukan audit rutin terhadap unit-unit kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi.
Wamen Ossy juga menyebutkan bahwa komunikasi dengan para stakeholder, termasuk sektor swasta dan pengembang, akan ditingkatkan guna memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam investasi yang berkaitan dengan tata ruang dan pertanahan.
“Kami akan terus melakukan evaluasi. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kami semua untuk terus memperketat pengawasan dan memperkuat integritas di setiap lini,” tutup Ossy.
Kesimpulan
Meskipun Kementerian ATR/BPN tengah menghadapi situasi sulit akibat adanya OTT KPK terhadap salah satu Dirjennya, Wakil Menteri Ossy Dermawan telah memberikan kepastian bahwa stabilitas layanan publik tetap terjaga. Fokus kementerian saat ini terbagi dua: mendukung penuh proses hukum yang transparan dan memastikan seluruh urusan administrasi pertanahan masyarakat berjalan lancar tanpa hambatan. Dengan sistem digitalisasi yang kuat dan komitmen terhadap integritas, kementerian berupaya menjaga kepercayaan publik serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
