Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan Meski Dirjen Terjerat OTT KPK
JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu Direktur Jenderal (Dirjen) di kementerian tersebut sempat memicu kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keberlangsungan layanan pertanahan.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, bergerak cepat memberikan klarifikasi guna meredam kegaduhan. Ia menegaskan bahwa meskipun tengah menghadapi tantangan hukum di tingkat pimpinan eselon satu, seluruh roda organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu sedikit pun.
Komitmen Menjaga Stabilitas Pelayanan Pertanahan
Ossy Dermawan menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN adalah institusi besar dengan sistem yang sudah terintegrasi. Kasus hukum yang menimpa oknum pejabat tidak boleh menjadi penghambat bagi hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi pertanahan.
“Kami berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa seluruh layanan, baik itu pengurusan sertifikat, pendaftaran tanah, maupun urusan tata ruang, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kami tidak ingin persoalan hukum individu mengganggu hak publik,” ujar Ossy dalam keterangannya kepada awak media.
Menurutnya, fokus utama kementerian saat ini adalah memastikan bahwa mekanisme kerja di setiap kantor pertanahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, tetap mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kredibilitas kementerian di tengah ujian integritas yang sedang dihadapi.
Poin-Poin Penjaminan Layanan oleh Wamen ATR/BPN
Dalam pernyataannya, Wamen Ossy Dermawan menggarisbawahi beberapa poin penting untuk menenangkan masyarakat dan para pelaku usaha yang bergantung pada layanan kementerian:
Kelancaran Administrasi: Seluruh proses administrasi pertanahan, termasuk program strategis nasional seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal.
