Ketiga elemen ini menuntut kebijakan yang sangat presisi. Jika bank sentral terlalu fokus pada stabilitas harga dengan menaikkan suku bunga secara agresif, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada pertumbuhan tanpa mempertimbangkan risiko ketidakstabilan atau risiko lingkungan, ekonomi bisa menjadi rapuh dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Tantangan Implementasi di Tengah Ketidakpastian Global
Menjalankan visi untuk mengatasi trilema ini bukanlah perkara mudah. Solikin menyadari bahwa Bank Indonesia akan beroperasi dalam lingkungan global yang penuh dengan ketidakpastian, mulai dari kebijakan suku bunga bank sentral negara maju seperti The Fed, konflik geopolitik, hingga volatilitas harga komoditas.
Dalam konteks Indonesia, tantangan ini menjadi berlipat ganda. Sebagai negara dengan ekonomi berkembang yang sedang bertransformasi menuju ekonomi hijau, BI harus mampu menyediakan kebijakan yang mendukung transisi energi tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Solikin menekankan bahwa peran kebijakan makroprudensial menjadi sangat vital dalam hal ini.
Kebijakan makroprudensial tidak boleh hanya sekadar instrumen untuk menjaga likuiditas perbankan, tetapi harus mulai diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang ramah lingkungan (green financing). Dengan demikian, aliran kredit ke sektor yang berkelanjutan dapat didorong, sekaligus memitigasi risiko kredit macet akibat aset-aset yang tidak ramah lingkungan di masa depan.
Integrasi Risiko Iklim ke dalam Stabilitas Keuangan
Salah satu poin penting yang tersirat dari visi Solikin adalah perlunya integrasi risiko perubahan iklim ke dalam pengawasan stabilitas sistem keuangan. Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan risiko finansial yang nyata. Bencana alam yang ekstrem dapat merusak aset perbankan, sementara transisi ekonomi yang mendadak dapat menyebabkan "stranded assets" atau aset yang kehilangan nilainya secara tiba-tiba.
Oleh karena itu, Solikin melihat bahwa BI perlu memperkuat kerangka kerja manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan agar mereka lebih tangguh dalam menghadapi guncangan yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya mengatasi trilema keberlanjutan tersebut.
Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan
Selain masalah keberlanjutan lingkungan, visi Solikin juga menyentuh aspek keberlanjutan sosial melalui inklusi keuangan dan transformasi digital. Di era ekonomi digital, Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam mengatur sistem pembayaran yang cepat, murah, aman, dan handal.
Solikin menggarisbawahi bahwa digitalisasi sistem pembayaran bukan hanya soal efisiensi teknologi, tetapi juga soal bagaimana teknologi tersebut dapat menjangkau lapisan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked). Dengan memperluas akses keuangan melalui digitalisasi, BI secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, yang merupakan salah satu pilar dalam trilema yang ia usung.
Implementasi seperti pengembangan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 merupakan langkah nyata yang telah dan akan terus diperkuat untuk mendukung visi ini. Digitalisasi ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi UMKM untuk naik kelas dan terlibat lebih jauh dalam ekosistem ekonomi nasional.
