Visi Strategis Solikin M. Juhro: Menjawab Tantangan 'Trilema Keberlanjutan' di Bank Indonesia
Dalam proses seleksi Calon Deputi Gubernur BI, Solikin menekankan urgensi keseimbangan antara stabilitas moneter, pertumbuhan ekonomi, dan aspek keberlanjutan global.
Proses seleksi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) kini memasuki babak krusial. Salah satu kandidat kuat, Solikin M. Juhro, memberikan sorotan tajam mengenai arah kebijakan bank sentral di masa depan. Dalam keterangannya, Solikin menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak lagi bisa hanya berfokus pada mandat tradisionalnya saja, melainkan harus mampu menavigasi apa yang ia sebut sebagai "trilema keberlanjutan" (sustainability trilemma).
Visi besar ini muncul di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, di mana tantangan yang dihadapi bank sentral tidak lagi terbatas pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah semata. Solikin melihat adanya pergeseran paradigma di mana stabilitas keuangan harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan serta sosial.
Membedah Konsep 'Trilema Keberlanjutan'
Dalam dunia kebijakan moneter konvensional, bank sentral seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas harga (inflasi) dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, Solikin M. Juhro memperluas cakupan tantangan tersebut dengan memasukkan dimensi ketiga: keberlanjutan (sustainability).
Menurut pandangan Solikin, "trilema keberlanjutan" adalah kondisi di mana otoritas moneter harus menyeimbangkan tiga kepentingan besar yang seringkali saling bertentangan dalam jangka pendek:
Stabilitas Moneter dan Harga: Menjaga inflasi agar tetap berada dalam sasaran dan memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk menjaga daya beli masyarakat serta kepastian usaha.
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif: Memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial mampu menciptakan ruang bagi sektor riil untuk tumbuh, menyediakan lapangan kerja, dan mendukung pemerataan ekonomi.
Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial: Mengintegrasikan risiko perubahan iklim dan transisi ekonomi hijau ke dalam kerangka kebijakan keuangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan masa depan planet dan kesejahteraan sosial jangka panjang.
Ketiga elemen ini menuntut kebijakan yang sangat presisi. Jika bank sentral terlalu fokus pada stabilitas harga dengan menaikkan suku bunga secara agresif, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada pertumbuhan tanpa mempertimbangkan risiko ketidakstabilan atau risiko lingkungan, ekonomi bisa menjadi rapuh dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Tantangan Implementasi di Tengah Ketidakpastian Global
Menjalankan visi untuk mengatasi trilema ini bukanlah perkara mudah. Solikin menyadari bahwa Bank Indonesia akan beroperasi dalam lingkungan global yang penuh dengan ketidakpastian, mulai dari kebijakan suku bunga bank sentral negara maju seperti The Fed, konflik geopolitik, hingga volatilitas harga komoditas.
Dalam konteks Indonesia, tantangan ini menjadi berlipat ganda. Sebagai negara dengan ekonomi berkembang yang sedang bertransformasi menuju ekonomi hijau, BI harus mampu menyediakan kebijakan yang mendukung transisi energi tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Solikin menekankan bahwa peran kebijakan makroprudensial menjadi sangat vital dalam hal ini.
Kebijakan makroprudensial tidak boleh hanya sekadar instrumen untuk menjaga likuiditas perbankan, tetapi harus mulai diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang ramah lingkungan (green financing). Dengan demikian, aliran kredit ke sektor yang berkelanjutan dapat didorong, sekaligus memitigasi risiko kredit macet akibat aset-aset yang tidak ramah lingkungan di masa depan.
Integrasi Risiko Iklim ke dalam Stabilitas Keuangan
Salah satu poin penting yang tersirat dari visi Solikin adalah perlunya integrasi risiko perubahan iklim ke dalam pengawasan stabilitas sistem keuangan. Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan risiko finansial yang nyata. Bencana alam yang ekstrem dapat merusak aset perbankan, sementara transisi ekonomi yang mendadak dapat menyebabkan "stranded assets" atau aset yang kehilangan nilainya secara tiba-tiba.
Oleh karena itu, Solikin melihat bahwa BI perlu memperkuat kerangka kerja manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan agar mereka lebih tangguh dalam menghadapi guncangan yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya mengatasi trilema keberlanjutan tersebut.
Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan
Selain masalah keberlanjutan lingkungan, visi Solikin juga menyentuh aspek keberlanjutan sosial melalui inklusi keuangan dan transformasi digital. Di era ekonomi digital, Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam mengatur sistem pembayaran yang cepat, murah, aman, dan handal.
Solikin menggarisbawahi bahwa digitalisasi sistem pembayaran bukan hanya soal efisiensi teknologi, tetapi juga soal bagaimana teknologi tersebut dapat menjangkau lapisan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked). Dengan memperluas akses keuangan melalui digitalisasi, BI secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, yang merupakan salah satu pilar dalam trilema yang ia usung.
Implementasi seperti pengembangan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 merupakan langkah nyata yang telah dan akan terus diperkuat untuk mendukung visi ini. Digitalisasi ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi UMKM untuk naik kelas dan terlibat lebih jauh dalam ekosistem ekonomi nasional.
Mengapa Visi Solikin Penting bagi Masa Depan BI?
Visi yang dibawa oleh Solikin M. Juhro mencerminkan evolusi peran bank sentral modern. Jika di masa lalu bank sentral dianggap sebagai institusi yang "steril" dan hanya fokus pada angka-angka inflasi, kini tuntutan publik dan kebutuhan global mengharuskan bank sentral menjadi aktor yang lebih strategis dalam pembangunan berkelanjutan.
Ada beberapa alasan mengapa visi ini dianggap sangat krusial bagi Indonesia:
Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang: Dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, BI membantu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tidak menciptakan beban finansial atau kerusakan lingkungan bagi generasi mendatang.
Daya Saing Global: Dunia internasional kini semakin mengedepankan standar ESG (Environmental, Social, and Governance). Dengan mengadopsi kebijakan yang mendukung keberlanjutan, Indonesia dapat lebih menarik investasi asing yang berkualitas.
Stabilitas Sistem Keuangan yang Komprehensif: Dengan memitigasi risiko-risiko baru seperti risiko iklim dan risiko digital, BI memperkuat benteng pertahanan ekonomi nasional dari berbagai jenis guncangan.
Melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat melihat sejauh mana visi ini dapat ditransformasikan menjadi kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Kesimpulan
Visi Solikin M. Juhro mengenai "trilema keberlanjutan" menandai babak baru dalam diskursus kebijakan moneter di Indonesia. Dengan menyeimbangkan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan/sosial, Solikin menawarkan peta jalan yang lebih holistik bagi Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.
Tantangan ke depan memang berat, terutama dalam mengintegrasikan risiko-risiko non-tradisional seperti perubahan iklim dan transformasi digital ke dalam kebijakan moneter dan makroprudensial. Namun, jika visi ini berhasil diimplementasikan, Bank Indonesia tidak hanya akan berhasil menjaga stabilitas nilai Rupiah, tetapi juga akan menjadi motor penggerak bagi ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.
