Bukan Sekadar Kejar Profit, BP BUMN Tegaskan Status Perum Tetap Fokus pada Pelayanan Publik
Menanggapi isu perubahan status badan hukum BUMN pasca-kepemimpinan Erick Thohir, Badan Pengawas BUMN menekankan pentingnya menjaga fungsi sosial di atas kepentingan komersial.
Dinamika transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menjadi sorotan hangat di kalangan pengamat ekonomi dan kebijakan publik. Setelah periode kepemimpinan Erick Thohir yang dikenal agresif dalam melakukan restrukturisasi dan konsolidasi perusahaan negara, kini muncul diskursus mengenai arah kebijakan baru terkait status hukum badan usaha di bawah naungan Kementerian BUMN. Salah satu poin paling krusial yang tengah diperdebatkan adalah rencana perubahan status dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Menanggapi isu yang berkembang tersebut, Badan Pengawas (BP) BUMN akhirnya angkat bicara. Pihak pengawas menegaskan bahwa status Perum sebaiknya dipertahankan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki mandat utama pada pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa esensi dari keberadaan BUMN sebagai instrumen negara dalam menyejahterakan rakyat tidak tergerus oleh tekanan target profitabilitas yang kerap menjadi ciri khas perusahaan berbentuk Persero.
Dilema Transformasi: Antara Efisiensi Komersial dan Mandat Sosial
Perubahan status badan hukum dari Perum ke Persero bukan sekadar urusan administratif atau pergantian nomenklatur semata. Hal ini membawa implikasi mendalam terhadap tata kelola, cara pengambilan keputusan, hingga tujuan utama didirikannya perusahaan tersebut. Dalam dunia korporasi, Persero memang dirancang untuk mengejar keuntungan maksimal guna memberikan dividen bagi kas negara, sementara Perum memiliki karakter yang lebih unik karena mengemban misi ganda: mencari keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi kemaslahatan umum.
BP BUMN melihat bahwa terdapat kekhawatiran nyata jika seluruh BUMN dipaksa untuk bertransformasi menjadi Persero. Fokus yang terlalu berat pada angka-angka pertumbuhan laba dapat memicu pengabaian terhadap layanan-layanan vital yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak menguntungkan secara finansial. Misalnya, penyediaan infrastruktur di daerah terpencil, distribusi energi ke pelosok, hingga penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau.
Jika sebuah perusahaan yang mengemban tugas pelayanan publik dipaksa menjadi Persero, maka perusahaan tersebut akan selalu berada dalam tekanan untuk menaikkan tarif guna menutupi biaya operasional. Di sinilah peran negara melalui BUMN seharusnya hadir sebagai penyeimbang pasar, memastikan bahwa kebutuhan dasar warga negara tetap terpenuhi tanpa terbebani oleh mekanisme pasar yang murni kompetitif.
Memahami Perbedaan Fundamental: Perum vs Persero
Untuk memahami mengapa BP BUMN begitu protektif terhadap status Perum, kita perlu melihat perbedaan mendasar yang mendasari kedua bentuk badan hukum ini. Perbedaan tersebut mencakup tujuan, sumber modal, hingga mekanisme tanggung jawabnya:
Tujuan Pendirian: Persero didirikan dengan tujuan utama mengejar keuntungan (profit oriented) untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan Perum didirikan dengan tujuan utama menyediakan barang dan jasa berkualitas tinggi untuk kepentingan umum, namun tetap tetap boleh mencari keuntungan untuk keberlanjutan usaha.
Kepemilikan Modal: Modal Persero terbagi dalam saham yang dapat dipindahtangankan, sementara modal Perum seluruhnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.
Pengambilan Keputusan: Dalam Persero, keputusan sangat bergantung pada kepentingan pemegang saham dan mayoritas pemilik modal. Dalam Perum, keputusan lebih diarahkan pada pencapaian misi sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Orientasi Layanan: Persero sangat sensitif terhadap efisiensi biaya yang berpotensi mengurangi kualitas layanan jika layanan tersebut dianggap tidak menguntungkan. Perum memiliki fleksibilitas lebih dalam menjalankan tugas pelayanan publik meski harus menerima subsidi dari negara.
Menjaga Warisan Reformasi BUMN
Kepemimpinan Erick Thohir selama ini telah berhasil melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh BUMN, mulai dari penyehatan utang, penggabungan (merger) beberapa perusahaan yang serumpun, hingga peningkatan transparansi. Namun, arah kebijakan pasca-era tersebut kini diuji. Apakah BUMN akan terus didorong menjadi entitas komersial yang tangguh, ataukah akan kembali ke khittah sebagai pelayan masyarakat?
BP BUMN berpendapat bahwa keberhasilan reformasi BUMN tidak boleh diukur hanya dari seberapa besar dividen yang disetorkan ke APBN. Indikator keberhasilan yang lebih holistik adalah seberapa besar dampak kehadiran BUMN dalam menekan angka kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, dan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Dengan mempertahankan status Perum, negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengontrol harga dan distribusi layanan publik tanpa harus terlalu terbebani oleh logika pasar yang kejam.
Selain itu, mempertahankan status Perum juga memberikan kepastian hukum bagi manajemen perusahaan dalam menjalankan tugas-tugas yang bersifat non-profit. Tanpa kejelasan status, manajemen Perum seringkali berada dalam posisi sulit ketika harus memilih antara menjalankan mandat pemerintah atau memenuhi ekspektasi kinerja keuangan yang ketat. Dengan pengakuan status Perum yang jelas, tanggung jawab sosial perusahaan memiliki legitimasi yang kuat dalam laporan pertanggungjawaban mereka.
Risiko Komersialisasi Layanan Publik
Salah satu risiko terbesar dari perubahan status secara massal ke Persero adalah terjadinya "komersialisasi layanan publik". Dalam skenario ini, negara secara perlahan menarik diri dari kewajiban penyediaan layanan murah, dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme harga pasar. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, hal ini bisa menjadi ancaman serius terhadap daya beli dan aksesibilitas terhadap kebutuhan dasar.
Pemerintah harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui dividen BUMN, namun mengorbankan jaring pengaman sosial yang selama ini dijaga oleh perusahaan-perusahaan berbentuk Perum. Keseimbangan antara kemampuan finansial perusahaan dan kewajiban sosialnya adalah kunci keberlanjutan ekonomi nasional.
Kesimpulan
Keputusan untuk mempertahankan status Perum bagi BUMN yang memiliki fungsi pelayanan publik adalah langkah strategis yang tepat untuk menjaga stabilitas sosial dan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun transformasi menuju efisiensi komersial ala Persero penting untuk penguatan modal negara, hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan mandat konstitusi BUMN sebagai pelayan rakyat.
BP BUMN telah memberikan peringatan penting bahwa keberadaan BUMN bukan hanya tentang angka di atas kertas laporan keuangan, melainkan tentang kehadiran nyata negara di tengah kesulitan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan mengenai status badan hukum BUMN ke depan harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap fungsi masing-masing perusahaan, bukan sekadar mengikuti tren privatisasi atau komersialisasi yang berlebihan.
